Kebijakan impor beras sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 1 Tahun 2018 mendapat tanggapan pro dan kontra banyak pihak
termasuk wakil rakyat. Keputusan ini didasari angka inflasi nasional yang mencapai 3,61 persen selama 2017,
dimana beras adalah satu dari lima komoditas penyumbang terbesar
inflasi. Kepada Komisi VI DPR-RI, Menteri
Perdagangan Enggartiarsto Lukita menjelaskan (18
Januari 2018), bahwa
pemerintah telah berupaya meredam gejolak harga beras dengan melakukan operasi
pasar sejak November 2017 namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.
Sedangkan cadangan beras Bulog makin menipis karena terus dipakai untuk operasi
pasar.
Penolakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI terkait impor beras terkait polemik data pangan yang
dinilai tidak realistis dengan keadaan di lapangan. Menurut Komisi VI DPR-RI seharusnya pemerintah mempunyai data tunggal
terkait pangan karena data tersebut merupakan dasar pijakan pengambilan
keputusan terkait ketahanan pangan. Pada
kesempatan lain pihak Ombudsman RI menghimbau Kementerian Pertanian untuk
membenahi data luas panen dan produksi padi karena selama ini ada kecenderungan
Kementerian Pertanian selalu merilis data produksi padi dan stok beras yang over estimate.
Data yang akurat dan tepat waktu terkait
produksi tanaman pangan sangat dinanti pemerintah
maupun pihak terkait guna pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini menjadi pekerjaan
rumah bagi Kementan dan BPS untuk membenahi data pertanian. Data produksi pangan selama ini dihasilkan dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama
dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kementan menyediakan data luas panen
yang didasarkan metode pandangan mata (eye estimate). Sedangkan BPS menyediakan
data produktivitas tanaman pangan melalui survey ubinan. Dari
metode tersebut masih ada kelemahan
data luas panen yang yang diduga
memiliki tingkat
keakuratan yang masih rendah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan survey
ubinan masih terdapat kelemahan karena dimungkinkan adanya non sampling error dalam pendataan di lapangan. Hal ini menjadi sebab tidak dirilisnya data
produksi pangan oleh
BPS sejak 2016. BPS sedang membenahi
metodologi pengumpulan data tanaman pangan untuk memenuhi harapan pemerintah dalam menghasilkan data pangan
yang akurat.
Dengan mendapat dukungan
perbaikan metodologi pengumpulan data pertanian dari Forum Masyarakat Statistik
(FMS) dan Kantor Staf Presiden (KSP) melalui surat tanggal 16 Juni 2017 BPS menerima usulan untuk membangun Kerangka Sampel untuk dapat menghasilkan data produksi
padi yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Untuk memenuhi usulan tersebut BPS bekerjasama dengan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyusun kerangka sampel dan sistem
pelaporan data pertanian berbasis teknologi dalam kegiatan yang bertajuk
“Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode
Kerangka Sampel Area (KSA)”. Survey ini bertujuan untuk mengestimasi luasan
atau produksi pertanian dengan ekstrapolasi dari sampel ke populasi dalam
periode yang relatif pendek.
Dalam kegiatan “KSA” dilakukan pengamatan fase tumbuh
padi pada titik-titik pengamatan dalam sampel segmen berupa bujur sangkar. Luas kerangka sampel area (segmen) ditetapkan sebesar 300
m x 300 m agar dapat mengakomodir banyaknya segmen dan sebarannya untuk
memperoleh estimasi hingga level kecamatan. Satu segmen terdiri dari sembilan
subsegmen yang berukuran 100 m x 100 m dan memiliki titik tengah sebagai tempat
titik pengamatan fase tumbuh padi. Dalam melakukan pengamatan petugas lapangan
menggunakan handphone dengan sistem
operasi android yang didukung fitur kamera dan GPS dengan aplikasi KSA yang
harus diinstal di dalamnya. Melalui aplikasi KSA ini petugas melakukan
perekaman dan pengiriman data hasil pengamatan masing-masing segmen di lapangan.
Pelaksanaan Survey KSA dimulai pada tahun 2017 untuk provinsi-provinsi
di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta dan seluruh provinsi di Indonesia
pada tahun 2018. Setelah dinyatakan berhasil pada tahun 2017. yang semula
dilakukan hanya empat bulan pada tahun 2017 maka Survey
KSA tahun 2018 akan dilaksanakan setiap akhir bulan selama dua belas bulan penuh.
Pendataan perdana Survey KSA di tahun 2018 sudah
dimulai sejak tanggal 25 Januari 2018. Banyak pengalaman selama pendataan suka
maupun duka. Tak jarang dari petugas
yang harus menghadapi rintangan medan yang sulit, ada yang harus menembus hutan
dan semak belukar dengan berjalan kaki beberapa kilo meter untuk mencapai
wilayah segmen. Adapula yang harus menyeberangi sungai besar dan menaiki tebing-tebing di pegunungan dan tepi
jurang untuk mencapai titik pengamatan.
Beberapa kondisi mungkin bisa mengancam keselamatan kerja para petugas di
lapangan, namun sebagai wujud tanggung
jawab semua
tantangan harus dilalui demi menghasilkan data yang berkualitas. Semoga “KSA” menjadi harapan baru bagi pemerintah guna mengetahui data
produksi.
Jumlah sampel KSA Kabupaten Brebes sebanyak 97 segmen terseber di 17 kecamatan di 87 Desa/kelurahan, banyaknya sampel di masing-masing wilayah proporsional terhadap luas lahan sawah. Di setiap sampel segmen yang memiliki luas 9 hektar untuk dilakukan pengamatan fase tanam
setiap bulan mulai bulan Januari hingga Desember 2018. Petugas akan melakukan pengamatan di setiap
titik subsegmen dimana dalam 1 (satu) segmen terdapat 9 (sembilan) titik subsegmen yang luasnya masing-masing 1
hektar. Di masing-masing subsegmen akan dilihat jenis tanaman padi atau bukan
padi, lahan sawah atau bukan sawah. Untuk lahan sawah yang di tanami padi akan
dilakukan penilaian fase tanaman padi (vegetAtif awal, vegetatif akhir,
generatif, panen, persiapan lahan, serta ada puso apa tidak). Setiap fase di
lakukan pemotretan dan dilaporkan langsung melalui server dan langsung diolah
sehingga hasil amatan tersebut dapat dapat
digunakan untuk perhitungan berapa luas tanam dan luas panen. Melalui metode KSA ini data Produksi padi
maupun beras akan didapat secara rutin dan tepat waktu sehingga sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan
terkait perberasan.
