Menyongsong Sensus Penduduk 2020
(SP2020) Badan Pusat Statistik Jawa Tengah melakukan berbagai upaya persiapan.
Salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan
Sensus Penduduk 2020 (Rakorda SP2020) yang dailaksanakan di Hotel Best Westren
Solo Baru pada tanggal 8 – 12 Desember 2019. Rapat kali ini diikuti oleh semua
pejabat struktural di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah, mulai pejabat Eselon
II (Kepala BPS Provnisi), pejabat Eselon III (Kabag, Kabid dan Kepala BPS
Kab/Kota) serta pejabat eselon IV (Kasubbag dan Kasi), serta Ibu-ibu Dharma
Wanita, Ketua Markas Koordniasi SP2020 (Mako SP2020) dan Admin Media Sosial.
Rapat yang mengambil tema “Kolaborasi
Menuju Satu Data kependudukan” tambah meriah dengan kehadiran 4 perwakilan OPD
se Jawa Tengah. Acara dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Salah satu rangkaian acara
Rakorda SP2020 BPS Jawa Tengah adalah rapat Komisi masing-masing Bagian/Bidang.
Memasuki acara rapat komisi perserta dibagi habis pada komisinya masing-masing.
Sehingga keseluruhan ada 10 Komisi yang terbagi menjadi 10 kelas. Komisi
Kasubbag. Komisi Kasubbag. Tata Usaha dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata
Usaha BPS Provinsi Jawa Tengah Joko Suwarjo, S.Si, M.Si, sekaligus berkenalan
dengan semua Kasubbag. Tata Usaha se Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut
disampaikan bahwa saat ini BPS Jawa Tengah sedang mempersiapkan kelengkapan
hasil temuan BPK beberapa waktu yang lalu. Beliau mengingatkan untuk
barang-barang pengadaan publisitas SP2020, yang sampai akhir tahun 2019 belum
semuanya didistribusikan agar segera dimasukkan ke barang persediaan dan
diinput ke aplikasi persediaan. Sebelum para kasubbag. menyampaikan materi,
terlebih dulu diawali dengan pengenalan sistem informasi pengelolaan Anggaran
yang dibuat oleh salah satu pegawai BPS Kabupaten Pekalongan. Dengan sistem
tersebut sejak awal akan terdeteksi akun – akun yang mengalami pagu minus.
Selama ini dari system yang ada (SAS) tidak bisa mendeteksi secara detail
akun-akun mana yang mengalami pagu minus, sehingga pagu minus tidak selalu
muncul di akhir tahun setelah adanya rekon dengan KPPN. Dengan adanya aplikasi
ini juga akan meminimalisir data yang berbeda antara POK dan SAS.
Narasumber yang menyampaikan
materi di depan komisi Tata Usaha dimulai dari Bina Program Isnaini, S.ST, MM.
Paparan diawali dengan penganggaran tahun 2020, bahwa tahun 2020 anggaran BPS
sangat fantastis, dimana sebagian besar untuk pelaksanaan SP2020. Selain itu
disampaikan juga pada tahun 2020 struktur penganggaran mengalami perubahan,
dimana pada tahun 2020 program DMPTTL merupakan penggabungan program generik
non teknis (PSPA), sehingga pada tahun 2020 PSPA masuk pada program DMPTTL.
Paparan berikutnya disampaikan oleh
kasubbag. Keuangan Suci Budi Utami, S.ST., M.Si yang menyampaikan Belanja dalam
rangka pelaksanaan proses bisnis SP2020. Dalam mengawal proses bisnis SP2020
mulai dari Koordinasi dan Konsolidasi sampai dengan proses bisnis SP2020 yang
terakhir yaitu pelaksanaan pencacahan lapangan SP2020, banyak rambu-rambu yang
harus diperhatikan agar tidak salah dalam pengadministrasiannya. Selain itu
kasubbag. TU untuk selalu mengawal pelaporan SPI di satker masing-masing
daerah.
Giliran berikutnya paparan
disampaikan oleh Kasubbag. Kepegawaian dan Hukum Muhamad Sobirin, S.Si yang
menyampaikan Sosialisasi impasing jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.
Ke depan Seluruh Pengelola Perbendaharaan K/L harus memenuhi standardisasi kompetensi yang telah ditetapkan melalui
proses Sertifikasi Kompetensi.
Bahwa Jafung sebagai opsi pengembangan karir dan kompetensi bagi pengelola
perbendaharaan, tidak
menghilangkan kewajiban untuk
memenuhi standar kompetensi dan
pengembangan kapasitas, sehingga di masa mendatang tidak ada lagi dikotomi
antara jabatan teknis dan administrasi, karena jabatan fungsional tidak hanya
di teknis, di administrasi (keuangan) pun akan ada jabatan fungsional yang
setara dengan jabatan fungsional yang ada di teknis.
Kasubbag. Umum Hermanu Trihandoyo,
SE. MM. menyampaikan pemaparan berikutnya, hanya mengingatkan bahwa agar daftar
barang SP2020 untuk diinput pada aplikasi persediaan, tanggal pembukuan sesuai
BAST. Untuk nama setiap jenis barang dikasih tambahan SP2020. Selain itu
kasubbag. umum mengaharapkan agar Kasubbag. TU di Kabupaten masing-masing untuk
selalu mengupdate DBR. Karena dari hasil evaluasi banyak DBR yang tidak sesuai
dengan barang yang ada dalam ruangan yang bersangkutan.
Terakhir Kasubbag. Pengadaan
Barang/Jasa Dra. Victoria Ichiek Nugrahatining Rudati
menyampaikan bahwa tahun 2020 banyak pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan
oleh BPS kabupaten/kota, sehingga perencanaan pengadaan harus segera dilakukan
sejak sekarang termasuk segera menginput di SIRUP LKPP. Kasubbag. TU Kabupaten/Kota
harus mengawal jalannya pengadaan Barang/Jasa di Satker masing-masing, jangan
sampai ada yang tidak tepat dalam melakukan pengadaan barang/jasa.
SEKECIL
APAPUN RUPIAH YANG DIKELUARKAN DARI UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
ADMINISTRASINYA DENGAN AKUNTABEL. (TU3329)
