Senin-Selasa
(8-9/2) di Gedung 1 lantai 10 BPS RI melaksanakan Rapat Pimpinan Lengkap
(Rapimkap) internal untuk pertama kali dilakukan secara virtual meeting. Peserta Rapimkap adalah seluruh pejabat struktural
dari eselon I sampai III termasuk kepala Kabupaten Kota Selindo dan pejabat
fungsional dari Utama sampai Madya. Hal ini dilakukan karena zaman telah
berubah akibat Pandemi Covid 19, sehingga BPS harus mengubah mekanisme
kerjanya.
Rapimkap
yang dilakukan selama dua hari membahas
banyak poin penting sebagai evaluasi dan rencana ke depan yang akan dilakukan
BPS di seluruh kedeputian termasuk juga kesestamaan dan inspektorat. Beberapa
hal yang disoroti di antaranya mengenai efisiensi anggaran pemerintah,
perubahan tata kelola, serta berbagai kegiatan yang ada di BPS.
”Kita
harus siap dengan organisasi tata kelola dan tata kerja yang baru. Kita semua harus
mengubah mindset dari pola lama yang bersifat struktural menjadi kolegial. Mari
kita ubah pola kerja yang bersifat kewenangan menjadi lebih fungsional yang
mengutamakan kompetensi, keterampilan, dan keahlian, “ ucap Kecuk Suhariyanto,
Kepala BPS saat memberikan arahan pada Rapimkap tersebut.
Acara
ini dilanjutkan dengan rapat pimpinan bersama Kepala BPS dan jajaran pejabat
pimpinan tinggi madya dan pratama di BPS Pusat maupun Daerah yang hadir secara
virtual. Pemaparan materi disampaikan oleh Sekretaris Utama, Margo Yuwono;
Deputi Bidang Statistik Sosial, Ateng Hartono; Deputi Bidang Metodologi dan
Informasi Statistik; dan Inspektur Utama, Akhmad Jaelani; Deputi Bidang
Statistik Distribusi dan Jasa, Setianto; Deputi Bidang Statistik Produksi, M.
Habibullah; serta Deputi Neraca dan Analisis Statistik, Sri Soelistyowati.
Penyetaraan
jabatan fungsional menjadi salah satu hal krusial yang dilakukan di BPS.
Peraturan Kemenpan RB yang berkaitan dengan penyetaraan jabatan fungsional
mengubah beberapa hal di BPS seperti nomenklatur serta pemangkasan eselon tiga
dan empat.
Peraturan
Kemenpan RB tersebut lahir dari pidato Presiden Jokowi yang menyoroti
penyederhanaan birokrasi. Jokowi memastikan penyederhanaan birokrasi akan terus
dilakukan secara besar-besaran. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk
penciptaan lapangan kerja yang harus diprioritaskan.
Di
hari kedua, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Tjahjo Kumolo bersama Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto melaunching quick wins BPS yaitu Pembinaan Statistik
Sektoral Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Quick wins Desa Cantik ini sebagai
wujud strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS.
Tjahjo
menyambut baik adanya Desa Cantik ini. “Langkah-langkah strategis BPS pada
sektor data statistik dapat lakukan hingga perdesaan,” harap Tjahjo.
“Melalui
program Desa Cantik ini, sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia. Selain
itu, program ini mendukung pelaksanaan quick
win SDG’s di desa,” papar Kecuk. Di tahun 2021, BPS menargetkan 100 Desa Cantik
di Indonesia sebagai prototype.
“Semoga dengan dukungan dari semua pihak, niat baik kita untuk membangun
Indonesia mulai dari desa dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (Rex/Ka3329
dari Humas)
